Sunday, 20 May 2018

Ada Djarot Syaiful Hidayat di Sumatera Utara

Hadirnya Djarot Syaiful Hidayat dalam pertarungan Pilkada Sumatera Utara 2018, tak lepas dari satu garis politik Jokowi untuk membenahi Sumatera Utara. Proyeksi Sumatera Utara sebagai wilayah yang berpotensi tinggi dinilai sangat strategis bagi Pemerintahan Jokowi periode pertama, dan bila Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden RI pada periode kedua 2019-2024 maka Sumatera Utara dimasukkan ke dalam wilayah paling strategis di utara Indonesia. Inilah arti penting penempatan Djarot di Sumatera Utara, sebagai satu tarikan nafas antara Jokowi, Djarot dan Sumatera Utara.

Ditunjuknya Djarot Syaiful Hidayat, oleh Ketua Umum Megawati, bukanlah tanpa sebab. Melalui proses penilaian internal , Djarot memiliki kualitas paling mumpuni dalam pengelolaan wilayah. Bila Bali kerap menjadi tanah kesayangan Megawati, Jawa Tengah adalah Kandang Banteng dimana PDI Perjuangan tidak boleh kalah disana, maka Sumatera Utara sudah masuk ke dalam laboratorium paling penting PDI Perjuangan dalam mengelola wilayah dengan baik, sebuah tantangan besar bagaimana PDI Perjuangan menghasilkan negarawan- negarawan yang bermula dari tingkat daerah lalu dimajukan ke tingkat nasional. 

Sumatera Utara adalah tantangan, bagaimana Provinsi yang sengkarut tatanan birokrasi dan gagal dalam mengembangkan potensi wilayah, menjadi Provinsi paling efektif birokrasinya dan mampu membangun hal-hal raksasa seperti Pelabuhan, Bandara, Transportasi Hasil Perkebunan dan banyak soal sehingga menjadi salah satu Provinsi terkaya di Indonesia, di tangan Djarot-lah tampaknya Megawati percaya bahwa Sumatera Utara adalah laboratorium tata wilayah untuk menguji coba ke-negarawanan seseorang.

Bayangkan dua Gubernur hasil Pilkada Sumut, dua-duanya masuk penjara seperti Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Tatanan birokrasi yang berantakan, permainan patgulipat anggaran daerah, penataan wilayah yang gagal visi,  gaya hidup mewah sebagian pejabat-pejabat dan isteri pejabat di Sumatera Utara, serta hubungan para pejabat dengan mafia-mafia proyek yang sudah menjebak terlalu lama birokrasi di Sumatera Utara. Membereskan soal birokrasi sama rumitnya membereskan soal perjudian di Medan, yang sudah menjadi legenda kepolisian di masa lalu. Inilah tugas Djarot mengatur Sumatera Utara.  

Djarot tidaklah sesederhana yang dilihat orang, tidaklah sesantai dengan gayanya bicaranya yang pelan dan suaranya khas itu. Ia punya karakter kepemimpinan, ia visioner dalam membangun wilayah, dan tak heran Majalah TEMPO di tahun 2008 mengangkat figur Djarot sebagai Kepala Daerah paling berprestasi bersama seseorang kepala daerah dari Solo, Joko Widodo namanya. Saat itu TEMPO mengangkat beberapa orang kepala daerah yang diharapkan dari mereka-mereka inilah masa depan Indonesia terjaga. Dan memang Joko Widodo melesat menjadi Presiden RI, sementara Djarot bertarung di DKI Jakarta lalu pindah ke Sumatera Utara. Negarawan-negarawan sedang diproduksi sebagai bagian dari politik “menjaga masa depan Indonesia”.

Talenta utama Djarot adalah kemampuan melihat struktur birokrasi, di tangannya ia mampu membentuk sistem manajemen progresif modern dimana setiap sel kerja birokrasi bekerja secara efektif. Sudah menjadi ciri khas para pembaharu pembaharu birokrasi selalu menyoroti sel kerja yang ramping sebagai bentuk cara cepat birokrasi melayani rakyat. Inilah yang dilakukan Jokowi, Risma, dan Djarot dalam membentuk sistem manajemen birokrasi cepat. Di Blitar, langkah pertama Djarot saat itu adalah merampingkan birokrasi, ia memecahkan akar permasalahan birokrasi adalah saling tumpang tindih pekerjaan, ketiadaan alur kerja yang jelas, dan tidak adanya target penyelesaian pekerjaan. Problem inilah yang kemudian menghambat arus kerja. Langkah pertama yang dilakukannya adalah melakukan proses rekrutmen dengan melibatkan tim dari Universitas Airlangga. Ia tidak melibatkan staf internal karena ingin adanya proses rekrutmen yang objektif. Masuknya tenaga-tenaga profesional, ia juga memangkas 200 pejabat eselon II-IV. Jabatan-jabatan yang tidak efektif dibiarkan kosong. Pelaporan pekerjaan dilakukan dengan sangat cepat dan efektif dalam penindakan masalah. Terbukti dalam 10 tahun hasil dari kinerja ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) melonjak dari Rp. 2,5 Milyar menjadi Rp. 39,86 Milyar. Sementara Anggaran Pembangunan Kota Blitar melonjak tajam dari Rp.38,6 Milyar menjadi Rp. 387 Milyar. Daya serap sangat efektif dan Blitar dijadikan role model pembangunan dengan basis peningkatan indeks pembangunan manusia, disini Djarot mengembangkan talenta yang luar biasa : “Kesejahteraan manusia”.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI, Djarot yang sudah dikenal punya talenta dalam soal soal kesejahteraan dia mendapatkan pekerjaan yang membangun soal fungsi sosial. Di DKI Jakarta ia mengembangkan model pembangunan perumahan rakyat untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ia berhasil dengan konsep bedah rumah dan ia mengembangkan saluran dana dalam bedah rumah ini lewat CSR (Corporate Social Responsibility), konsep utama Djarot dalam soal CSR ini adalah dana bantuan sosial dikembalikan ke dalam fungsi sosialnya. Ini beda dengan banyak kelakuan pejabat pejabat yang diberi amanah rakyat, banyak CSR diselewengkan ke bansos-bansos yang sebenarnya lebih sebagai “uang jago politik”, oleh Djarot tidak boleh itu dilakukan “Kita Harus Berpuasa Saat Berkuasa” itu sumpah politiknya yang ia kerap ucapkan dalam pidato-pidato yang membangkitkan kesadaran bahwa “Berpolitik adalah Bekerja Untuk Rakyatmu”.

Sumatera Utara memiliki potensi besar. Bayangkan ada pelabuhan besar sedang dibangun disana, Pelabuhan Kuala Tanjung, dibelakang Pelabuhan Kuala Tanjung ada Portcity (kota pelabuhan) yang menjadi zona ekonomi eksekutif bila dikembangkan dengan baik jadi wilayah tersibuk di Asia Tenggara, kemudian ada bandara Kuala Namu, juga persiapan Airport City yang bisa menjadi bandara paling sibuk di wilayah utara Indonesia. Pengembangan antara wilayah Pelabuhan dan Bandara menjadikan Kota Medan sebagai pusat ekonomi paling sibuk di wilayah pelabuhan Asia Tenggara. Tapi hal ini tidak bisa dikembangkan bila tidak ada penataan yang tegas dalam kepemimpinan. Di masa lalu, kepemimpinan politik yang dihasilkan dalam pemilihan langsung tidak menghasilkan gagasan visioner menciptakan “Sumatera Utara Masa Depan”, mereka hanya sibuk dan berorientasi menjaga “uang jago politik” bisa berupa bansos ataupun patgulipat anggaran. Disinilah Djarot harus hadir dalam membenahi kekacauan-kekacauan itu, ketegasan soal birokrasi, rapat-rapat birokrasi yang terbuka, pembangkitan semangat partisipasi warga soal birokrasi wilayah sehingga rakyat mau menonton rapat-rapat Pemprov dan Pemda di Youtube seperti yang dilakukan Jokowi dan Ahok di DKI Jakarta. 

Menyebarkan anggaran terbuka di tiap tempat publik dan melakukan pembaharuan pembaharuan birokratis.
Sumatera Utara juga bukan soal ekonomi raksasa tapi juga soal manusia yang beragam budaya dan agama, latar belakang etnis namun tidak pernah ada problem SARA yang serius disana, karena Sumatera Utara sudah dikenal sebagai provinsi “Melting Pot” (percampuran berbagai suku bangsa yang heterogen tapi terlihat semakin homogen), kemampuan akulturasi ini dimiliki Djarot. Ia seorang Nasionalis, berlatar belakang Islam NU namun juga berpendidikan modern, ia berpandangan terbuka terhadap segala hal, tapi punya nilai-nilai yang hidup dalam dirinya yaitu : Kesetiaan.
Suatu saat Djarot digoda untuk keluar dari PDI Perjuangan oleh beberapa kelompok politik untuk menjadi bagian dari Non Parpol dalam Pilkada DKI 2017, jawaban Djarot singkat “Saya berjuang di PDIP dari masa Partai ini susah, Partai ini mengalami situasi berdarah-darah di masa Orde Baru, semua romantika sedih, senang, haru ada di Partai ini, lalu bagaimana bisa saya meninggalkan Partai ini hanya untuk sekedar memburu kekuasaan. Tujuan terbesar berPartai adalah bukan kamu mendapatkan apa, tapi bagaimana kamu bisa menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan politik yang mencerahkan dan membebaskan penderitaan rakyat banyak, itu ajaran Bung Karno yang saya pegang...”

Dan Djarot kini siap bertarung di Sumatera Utara. @Anton DH Nugrahanto.



Artikel Terkait